Kamis, 12 November 2026 - 15:41:10 WITA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No. 263, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo - Gorontalo 96214 | pn.limboto.400208@gmail.com

Sekilas Info
Selamat Datang

Selamat Datang

Di Website Resmi Pengadilan Negeri Limboto

Kami Menolak Gratifikasi

Kami Menolak Gratifikasi

Mewujudkan Pelayanan Peradilan yang Agung dan Transparan

Pelaksanaan Uji Publik dan Penyampaian Pendapat Masyarakat Terhadap Calon Hakim

Pelaksanaan Uji Publik dan Penyampaian Pendapat Masyarakat Terhadap Calon Hakim

Beranda Prosedur Pengajuan Perkara

Prosedur Pengajuan Perkara

Prosedur Beracara Pidana

MEJA PERTAMA

  1. Menerima Berkas Perkara Pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan Perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan  dan  Masa  Tahanan  hampir  berakhir, Petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
  2. Berkas Perkara dimaksud diatas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam Berkas Perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam Register Barang Bukti.
  3. Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.
  4. Dalam hal Berkas Perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum di register.
  5. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam Buku Register tersebut.
  6. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilakukan setelah Hakim melaksanakan sidang pertama.
  7. Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan.
  8. Petugas Buku Register harus mencatat dengan cermat  dalam  register  terkait,  semua  kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.
  9. Pelaksanaan tugas pada  Meja  Pertama,  dilakukan  oleh  Panitera  Muda  Pidana  dan  berada  langsung  dibawah koordinasi Panitera.

MEJA KEDUA

  1. Menerima pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi/ Remisi.
  2. Menerima dan memberikan tanda terima atas:
    • Memori Banding;
    • Kontra Memori Banding;
    • Memori Kasasi;
    • Kontra Memori Kasasi;
    • Alasan Peninjauan Kembali (PK);
    • Jawaban/ Tanggapan Peninjauan Kembali (PK);
    • Permohonan Grasi/ Remisi;
    • Penangguhan pelaksanaan putusan.

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA BIASA

  1. Penunjukan Hakim atau Majelis Hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah Panitera mencatatnya dalam Buku Register Perkara seterusnya diserahkan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim atau Majelis yang mensidangkan Perkara tersebut.
  2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian Perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
  3. Pembagian Perkara kepada Majelis Hakim secara merata dan terhadap Perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya Ketua Pengadilan Negeri itu sendiri atau Majelis Khusus.
  4. Sebelum Berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan Anggotanya mempelajari terlebih dahulu Berkas Perkara.
  5. Sebelum Perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas Perkara, untuk mengetahui apakah Surat Dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil. 
  6. Syarat Formil:
    • Nama;
    • Tempat Lahir;
    • Umur atau Tanggal Lahir;
    • Tempat Tinggal;
    • Pekerjaan Terdakwa;
    • Jenis Kelamin;
    • Kebangsaan;
    • Agama.
  7. Syarat-syarat Materil:
    • Waktu dan tempat tindak Pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
    • Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
    • Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan Pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Prosedur Beracara Perdata

PETUGAS MEJA 1 (SATU):

  1. Menerima Gugatan, Permohonan, Verzet, Pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi.
  2. Memberikan penjelasan dan penafsiran Biaya Perkara atau Biaya Eksekusi yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk membayar).
  3. Menyerahkan kembali  Surat  Gugatan / Permohonan  tersebut  kepada  Calon  Penggugat  atau Pemohon agar membayar Panjar Biaya Perkara ke Pemegang Kas.

PEMEGANG KAS:

Menerima pembayaran  Panjar Biaya Perkara  sesuai  penafsiran Biaya Perkara atau Biaya Eksekusi yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk membayar).

PETUGAS MEJA 2 (DUA):

Menerima  Surat Gugatan/ Permohonan  dari  Calon  Penggugat  atau  Pemohon  sebanyak  jumlah Tergugat atau Terlawan ditambah ± 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim.

  1. Mendaftarkan Perkara yang masuk sesuai dengan urutan  penerimaan  dari  pemegang kas,  dan  membubuhi Nomor Perkara Gugatan/ Permohonan sesuai dengan urutan dalam Buku Register tersebut.
  2. Mengembalikan 1 (satu) rangkap Surat Gugatan / Permohonan ke calon Penggugat / Pemohon.
  3. Surat Gugatan / Permohonan yang asli diserahkan ke Panitera Muda Perdata untuk diparaf setelah dilampiri SKUM, dan penetapan penunjukan Majelis.
  4. Setelah di paraf berkas diteruskan ke Panitera untuk diparaf.
  5. Berkas diteruskan ke Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui Panitera untuk ditunjuk Majelis.
  6. Kemudian berkas diserahkan kembali ke Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti.
  7. Pemegang register menyerahkan berkas tersebut kapada Majelis yang bersangkutan.
  8. Majelis  Hakim  menetapkan  Hari  Sidang  disertai  perintah  kepada  Jurusita  untuk  memangggil Para Pihak (Penggugat, Tergugat, Pemohon, dan Termohon) untuk menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan.

PETUGAS MEJA 3 (TIGA):

  1. Menyiapkan dan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari Para Pihak.
  2. Menerima dan memberikan tanda terima atas:
    • Memori Kasasi dan PK;
    • Kontra Memori Kasasi dan PK;
    • Jawaban/ Tanggapan atas Alasan PK.
PERHATIAN: 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara disampaikan melalui pengadilan pengaju. | 3. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara | Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
Pesan pemberitahuan status.