Selasa, 10 November 2026 - 17:37:33 WITA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No. 263, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo - Gorontalo 96214 | pn.limboto.400208@gmail.com

Sekilas Info
Selamat Datang

Selamat Datang

Di Website Resmi Pengadilan Negeri Limboto

Kami Menolak Gratifikasi

Kami Menolak Gratifikasi

Mewujudkan Pelayanan Peradilan yang Agung dan Transparan

Beranda Standar Pelayanan Hukum Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Penetapan...

Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif

22 Oktober 2026 admin Standar Pelayanan Hukum

Standar pelayanan ini digunakan untuk permohonan penetapan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan berdasarkan pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif. Permohonan diajukan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan KUHAP yang berlaku.

Persyaratan:

  1. Surat permohonan penetapan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto dan ditandatangani oleh Penyidik/ pejabat yang berwenang.
  2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dimohonkan penetapan.
  3. Surat perintah penyidikan dan/atau dokumen administrasi penyidikan yang relevan.
  4. Laporan polisi atau dokumen awal perkara.
  5. Identitas lengkap tersangka, korban, pelapor, dan pihak terkait.
  6. Uraian singkat tindak pidana, pasal yang disangkakan, waktu dan tempat kejadian, serta kedudukan para pihak.
  7. Dokumen kesepakatan keadilan restoratif yang ditandatangani para pihak.
  8. Berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif.
  9. Bukti bahwa seluruh kewajiban dalam kesepakatan telah dilaksanakan, termasuk pemulihan kerugian, pengembalian barang, pembayaran ganti kerugian, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain.
  10. Pernyataan korban atau keluarga korban mengenai penerimaan hasil penyelesaian restoratif, apabila relevan.
  11. Dokumen pertimbangan pemenuhan syarat keadilan restoratif dan alasan penghentian penyidikan.
  12. Daftar dan status barang bukti serta rencana penyelesaiannya.
  13. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Hakim yang ditunjuk.
  14. Permohonan dan dokumen diajukan melalui eBerpadu dan/atau PTSP Kepaniteraan Pidana sesuai mekanisme yang berlaku.

Jangka Waktu Layanan:

  1. Penerimaan dan verifikasi administratif dilakukan pada hari kerja yang sama sejak permohonan diterima, sepanjang diajukan dalam jam pelayanan dan sistem berfungsi normal.
  2. Permohonan harus diajukan oleh Penyidik paling lama 3 (tiga) hari sejak SP3 diterbitkan.
  3. Penyelesaian penetapan dilaksanakan secepatnya sesuai kelengkapan berkas, kebutuhan pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
  4. Waktu penyelesaian dapat bertambah apabila terdapat kekurangan dokumen, diperlukan klarifikasi, terdapat gangguan sistem, atau keadaan lain yang berada di luar kendali pengadilan.

Biaya/ Tarif:

  1. Tidak dipungut biaya atau Rp.0,00.
  2. Petugas dilarang meminta atau menerima pembayaran, hadiah, imbalan, atau bentuk pemberian lain terkait layanan

Produk Pelayanan:

  1. Nomor penerimaan/registrasi permohonan.
  2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan sah atau tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif.
  3. Salinan penetapan dalam bentuk elektronik dan/ atau fisik sesuai ketentuan.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan:

  1. Pengaduan dapat disampaikan melalui meja pengaduan Pengadilan Negeri Limboto, aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, SP4N-LAPOR!, surat, surat elektronik, telepon, situs web, media sosial resmi, atau kotak pengaduan.
  2. Email: pn.limboto.400208@gmail.com
  3. Telepon/WhatsApp: (0435)881476/ 0851-1775-1510
  4. Surat tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto, alamat : Jln. Kolonel Rauf Mo’o No. 263, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo 96211
  5. Pengaduan harus memuat identitas pelapor, uraian kejadian, waktu, petugas atau pihak yang dilaporkan, dan bukti pendukung apabila tersedia.
  6. Pengaduan ditangani sesuai ketentuan penanganan pengaduan di lingkungan Mahkamah Agung dan tidak digunakan untuk mencampuri independensi Hakim atau mengubah substansi putusan (keberatan terhadap putusan ditempuh melalui upaya hukum yang tersedia).
  7. Saran dan masukan pelayanan dicatat, dianalisis, dan digunakan sebagai bahan perbaikan pelayanan.
  8. Identitas pengadu dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan.
  9. Pengaduan tidak dikenakan biaya.
PERHATIAN: 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara disampaikan melalui pengadilan pengaju. | 3. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara | Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
Pesan pemberitahuan status.