Selasa, 10 November 2026 - 22:45:03 WITA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No. 263, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo - Gorontalo 96214 | pn.limboto.400208@gmail.com

Sekilas Info
Selamat Datang

Selamat Datang

Di Website Resmi Pengadilan Negeri Limboto

Kami Menolak Gratifikasi

Kami Menolak Gratifikasi

Mewujudkan Pelayanan Peradilan yang Agung dan Transparan

Beranda Standar Pelayanan Pidana Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Penetapan...

Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Penetapan Keputusan terhadap Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Anak yang Berhadapan dengan Hukum/ ABH)

22 Oktober 2026 admin Standar Pelayanan Pidana

Persyaratan:

  1. Surat permohonan penetapan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto.
  2. Keputusan bersama Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengenai penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.
  3. Berita acara pengambilan keputusan bersama.
  4. Laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
  5. Laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, apabila tersedia atau dipersyaratkan.
  6. Dokumen yang menerangkan identitas dan umur Anak, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, atau dokumen sah lainnya.
  7. Dokumen identitas orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab terhadap Anak.
  8. Dokumen perkara yang relevan, termasuk laporan polisi, surat perintah penyidikan, dan uraian singkat dugaan tindak pidana.
  9. Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, psikologis, pendidikan, atau dokumen pendukung lain apabila digunakan sebagai pertimbangan keputusan.
  10. Rencana program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan apabila keputusan berupa penempatan Anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
  11. Surat pernyataan kesediaan orang tua/wali menerima dan mengawasi Anak apabila keputusan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/ wali.
  12. Dokumen disampaikan melalui aplikasi e-Berpadu dan/atau PTSP Kepaniteraan Pidana sesuai mekanisme yang berlaku.

Jangka Waktu Layanan:

  1. Verifikasi administratif dilaksanakan pada hari kerja yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Penetapan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, sepanjang tidak diperlukan perbaikan atau kelengkapan tambahan.
  3. Waktu penyelesaian tidak termasuk waktu yang digunakan pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen serta waktu gangguan sistem elektronik.

Biaya/ Tarif:

  1. Pelayanan tidak dipungut biaya atau Rp.0,00.
  2. Tidak dibenarkan adanya pungutan, pemberian, atau imbalan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk Pelayanan:

  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas keputusan bersama mengenai Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.
  2. Tanda terima atau bukti registrasi permohonan.
  3. Salinan penetapan dalam bentuk elektronik dan/atau cetak sesuai ketentuan.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan:

  1. Pengaduan dapat disampaikan melalui meja pengaduan Pengadilan Negeri Limboto, aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, SP4N-LAPOR!, surat, surat elektronik, telepon, situs web, media sosial resmi, atau kotak pengaduan.
  2. Email: pn.limboto.400208@gmail.com
  3. Telepon/WhatsApp: (0435)881476/ 0851-1775-1510
  4. Surat tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto, alamat : Jln. Kolonel Rauf Mo’o No. 263, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo 96211
  5. Pengaduan harus memuat identitas pelapor, uraian kejadian, waktu, petugas atau pihak yang dilaporkan, dan bukti pendukung apabila tersedia.
  6. Pengaduan ditangani sesuai ketentuan penanganan pengaduan di lingkungan Mahkamah Agung dan tidak digunakan untuk mencampuri independensi Hakim atau mengubah substansi putusan (keberatan terhadap putusan ditempuh melalui upaya hukum yang tersedia).
  7. Saran dan masukan pelayanan dicatat, dianalisis, dan digunakan sebagai bahan perbaikan pelayanan.
  8. Identitas pengadu dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan.
  9. Pengaduan tidak dikenakan biaya.
PERHATIAN: 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara disampaikan melalui pengadilan pengaju. | 3. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara | Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
Pesan pemberitahuan status.